Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Authors

  • Elynawati Elynawati Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia
  • Nurodin Usman Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia
  • Imam Mawardi Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.565

Keywords:

Implementation, Oversight Function, Quality of Education

Abstract

This study aims to determine the implementation of the supervisory function of the DPRD Temanggung Regency in terms of planning, implementation, and evaluation, to find out the efforts made by the DPRD to improve the quality of education in Temanggung Regency and to find out the obstacles faced by the DPRD in overseeing the quality of education in Temanggung Regency. The research used is qualitative research, while the research approach used is descriptive qualitative research. The object of this research is the DPRD of Temanggung Regency. The method used in this study is a descriptive method that is carried out in a systematic, factual, and accurate manner regarding the facts, nature, and relationship of the phenomena being investigated. The data were obtained through interviews, document studies, and observation. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the DPRD's supervisory function to improve the quality of education in Temanggung Regency from the planning, implementation, and evaluation side has been going well and in accordance with statutory regulations; (2) The efforts that have been made by the DPRD to improve the quality of education in Temanggung Regency are through the legislative function and through the budgeting function; (3) Obstacles faced by the DPRD in supervising the quality of education in Temanggung Regency are limited human resources, both in terms of numbers, educational background, the background of interest and level of understanding of DPRD Members regarding the supervisory function, limited time, limited authority, limited information and there is a wrong perception of the supervision carried out by the DPRD.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arbangi, Dzakir, dan Umiarso. 2016. Manajemen Mutu Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Basniwati, AD. 2016. Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Hukum Jatiswara. Volume 31 Nomor 1.

Danim, Sudarwan. 2015. Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Esmono, AR. 2021. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo. Jurnal. Volume 10 No.1.

Fatah, Nanang. 2013. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Habibi, Kembar. 2016. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pendidikan. Lampung: Universitas Lampung.

Hadis, Abdul, Nurhayati. 2014. Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Indartini, Mintarti. 2019. Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Madiun: Taujih.

Kabupaten Temanggung, Bappeda. 2019. Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pencapaian Standar Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Temanggung: Bappeda.

Kabupaten Temanggung, Bappeda. 2019. Analisis Pendidikan Dasar Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Temanggung : Bappeda.

Kabupaten Temanggung, DPRD. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung. Temanggung: DPRD

Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyadi. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Mulyasana, Dedy. 2015. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noor, Juliansyah. (2016). Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group.

Palulungan, Lusia. 2017. Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRDSecara Partisipatif dan Responsif Gender. Makassar: Yayasan Bakti.

Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahmiani, Siti. 2019. Implementasi Pengawasan DPRD Dalam Mengawasi Mutu Pendidikan di Kota Makasar (Lingkup Dinas Pendidikan). Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.

Sallis, Edward. 2015. Total Quality Management in Education. Yogyakarta: Ircisod.

Sani. 2015. Penjaminan Mutu Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian P, Sondang. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Siyoto, Sandu, ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Subarsono. 2013. Analisi kebijakan public. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (2013). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi, Arikunto. (2020). Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sururama, Rahmawati. 2020. Pengawasan Pemerintahan. Jatinangor: CV. Cendekia Press.

Susarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makasar: Sinar Grafika.

Suwanda, Dadang. 2016. Fungsi Penganggaran DPRD. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tahir. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Taufik. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4 Nomor 2.

Tuala, Rizuyen Praja. 2018. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah. Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.

Umar, Husein. (2014). Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Zahroh, Aminatul. 2014. Total Quality Management; Teori & Praktek Manajemen Dalam Mendongkrak Mutu Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Downloads

Published

2023-07-20

How to Cite

Elynawati, E., Usman, N. ., & Mawardi, I. . (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan . Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(3), 678–693. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.565